Politik

Diduga Palsukan Legalisir Ijazah, JR Saragih Tersangka

Diduga Palsukan Legalisir Ijazah, JR Saragih Tersangka

Hukum dan Kriminal, Politik
Jakarta, kabar60.com- Politisi Partai Demokrat, sekaligus calon gubernur Sumatera Utara JR Saragih, ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat atas dugaan pemalsuan legalisasi ijazah. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan informasi tersebut. "Iya betul," ujar Setyo saat dikonfirmasi, Kamis (15/3/2018) malam. Sebagimana yang diberitakan kompas.com Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Andi Rian mengatakan, JR Saragih ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen saat mendaftar menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara. "Penyidikan dimulai dari pernyataan bahwa Dinas Pendidikan DKI yang mengeluarkan legalisasi dan tanda tangan, akhirnya diketahui dokumen tersebut palsu. JR Saragih melanggar UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 184 tentang Pemilihan Kepala Daerah...
Alasan Digelarnya Muslubserjatib SPBUN PTPN III

Alasan Digelarnya Muslubserjatib SPBUN PTPN III

Daerah, Politik
Sei. Karang, Kabar60.com- Sebanyak 41 Basis PTP Nusantara III (Persero) yang turut andil Musyawarah Luar Biasa Serikat Pekerja Perkebunan (Musluberjatip) yang berlangsung di Gedung Pamitraan, Sei. Karang, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Rabu 21 Pebruari 2018 kemarin. Dalam Muslubserjatib tersebut terpilihnya Bpk Tio Handoko, ST.MM menjadi Ketua SPBUN PTPN III Periode 2018-2022, yang menggantikan Cristian Orchad Parangin-angin yang masih menjabat setahun. Dedy Sastra mengatakan dilaksanakan Muslubserjatib itu, disebabkan adanya mosi tidak percaya dari beberapa basis terhadap kepemimpinan Cristian Orchad Parangin-angin. "Kami menilai tidak layak dan cakap untuk mengemban amanah organisasi, dimana menciptakan hubungan yang harmonis yang merupakan amanah yang di...
Gugatan JR Saragih Dikabulkan Bawaslu, Pilgub Sumut Diikuti Tiga Paslon

Gugatan JR Saragih Dikabulkan Bawaslu, Pilgub Sumut Diikuti Tiga Paslon

Politik
Medan, Kabar60.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara, mengabulkan gugatan JR Saragih, terkait ijazah yang sebelumnya dinyatakan bermasalah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara, Sabtu (3/3/2018) malam. Putusan ini sekaligus mengubah format pasangan calon Gubernur Sumatera Utara yang sebelumnya hanya diikuti dua pasangan, Edi Rahmayadia��Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. a�?Sejak awal kami yakin, karena memang tidak ada masalah dengan ijazah saya,a�? kata JR Saragih usai persidangan. Massa pendukung JR Saragih yang sejak awal sidang berkumpul di halaman Kantor Bawaslu Sumut menyambut putusan ini dengan sorak gembira. Mereka meneriakkan yel-yel tiga, yang bakal menjadi nomor urut Bupati Simalungun itu di bursa pencalonan Gubernur Sumut
Kotapinang Laksanakan Musrembang Dan Launching Aplikasi Simpaten

Kotapinang Laksanakan Musrembang Dan Launching Aplikasi Simpaten

Daerah, Politik
Labusel, Kabar60.com- Kecamatan Kotapinang melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) tahun anggaran 2018 dan sekaligus launching aplikasi simpaten di aula kantor camat Kotapinang kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, Jumat (2/3). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Drs. Kholil Jufri Harahap, jajaran SKPD, anggota DPRD, kepala desa, kepala sekolah, Muspika dan tokoh sejumlah masyarakat Kecamatan Kotapinang. Acara diawali paparan Camat Kotapinang Sutan Nataris Oloan Harahap tentang launching aplikasi simpaten dengan menggunakan jaringan internet, dalam paparannya bahwa, "pada aplikasi simpatisan ada sepuluh sistim pelayanan perizinan kemudian dengan simpaten akan mempermudah pelayanan bagi masyarakat, Kecamatan Kotapinang".Paparnya. H. Za...
KPU Labusel Bingung Panwaslih Minta APK Ditertibkan

KPU Labusel Bingung Panwaslih Minta APK Ditertibkan

Politik
Labusel, Kabar60.com- Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara (Sumut) menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang. Menurut Ketua Panwaslih Labusel, Ahmad Hajiddin Harahap bahwa APK tersebut dinilai ilegal karena melanggar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ketentuan terkait ukuran alat peraga kampanye terdapat pada pasal 28. "Sebenarnya spanduk sudah diperbolehkan untuk dipasang, namun itu ada aturan PKPU nya. Spanduk maupun alat peraga kampanye lainnya dibuat KPU Provinsi yang dibagikan ke KPU Daerah, juga zonanya pun ditetapkan oleh KPU, tetapi sampai saat ha...
Direksi Holding PTPN III Harapkan SPBUN 2018-2022 Lebih Baik

Direksi Holding PTPN III Harapkan SPBUN 2018-2022 Lebih Baik

Daerah, Politik
Deli Serdang, Kabar60.com- Pergantian susunan pengurus Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PT Perkebunan Nusantara III (PTPN.III)A� dinilai positif oleh jajaran direksi. Bahkan, Direksi SDM HoldingA� PTPN III, Bapak Seger Budiarjo mengharapkan dengan terpilihnya pengurus-pengurus baru, bisa lebih baik dalam mengelola organisasi perkebunan ini. "Saya ucapkan selamat kepada pengurus SPBUN PTPN III yang sudah terpilih dan dipercaya oleh karyawanA� untuk mengelola organisasi perkebunan ini," kata Seger Budiarjo dalam sambutannya pada AcaraA� Pengukuhan Pengurus SPBUN untuk periode 2018-2022 oleh Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara III di Acara Musyawarah Luar Biasa SPBUN Tingkat Perusahaan (Muslubserjatip) Gedung Pamitran, Sei Karang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu 21 P
DPD PKS Labusel Dukung Disahkan Revisi UU MD3

DPD PKS Labusel Dukung Disahkan Revisi UU MD3

Politik
Labusel, Kabar60.com, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumut mendukung direvisinya UU no 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau dikenal MD3. Pro dan kontra terus menuai polemik diantara pengamat, pihak yang kontra menanggapi bahwa di revisinya UU MD3 tersebut juga tidak melibatkan masyarakat. DPR menambah kekuasaan sebagai badan legislatif dengan kekuasaan penegakan hukum. Kekuasaan baru DPR sebagaimana tercantum dalam UU MD3 itu yakni tidak boleh dikritik baik pribadi maupun status keanggotaannya sebagai anggota dewan, mengikis kewenangan penegak hukum untuk memproses anggota DPR yang bermasalah dengan hukum memaksa, menyandera dan memperkarakan pihak. Menanggapi hal ini, Anggota DPRD dan juga sebagai Bendahara Umum DP...
Tio Handoko ST.MM Terpilih Ketua SPBUN di Muslubserjatip PTPN III

Tio Handoko ST.MM Terpilih Ketua SPBUN di Muslubserjatip PTPN III

Daerah, Politik
Deli Serdang, Kabar60.com- Musyawarah Luar Biasa Serikat Pekerja Perkebunan (Musluberjatip) PTP. Nusantara III (Persero) yang berlangsung di Gedung Pamitraan, Sei. Karang, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Rabu 21 Pebruari, berjalan dengan sukses. Ketua terpilih, Tio Handoko sebagai Ketua Umum SPBUN tingkat perusahaan untuk periode 2018-2022. "Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh rekan atas kepercayaan dan dukungannya terhadap saya. Apa yang kita lakukan pada hari ini adalah untuk kepentingan SPBUN yang kita cintai ini. SPBUN sebagai mitra perusahaan akan tetap bekerja sama demi peningkatan kinerja perusahaan ke depan semakin baik," katanya dengan penuh haru di hadapan direksi dan seluruh peserta. Beliau juga senantiasa ...
Kapan Lagi? KPU Labusel Belum Infokan Hasil Coklit

Kapan Lagi? KPU Labusel Belum Infokan Hasil Coklit

Politik
Labusel, Kabar60.com- Tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih pilkada sampai, Rabu (21/2) belum juga diketahui hasilnya. Sebelumnya, media ini sudah pernah melakukan konfirmasi, Sabtu (17/2) kepada Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumarno SP,"Gerakan coklit sudah kita lakukan sejak 20 Januari sampai 18 Pebruari besok. Untuk sementara ini belum dapat diketahui, karena menunggu hasil informasi dari PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), secara rata-rata sudah mencapai sembilan puluh sembilan (99%). Besok terakhir dilakukan coklit barulah direkap, disitulah baru kita tau berapa jumlah keseluruhannya. Insya Allah, besok semua akan rampung," katanya. Sudah berjalan tiga puluh dua (32) tahapan pencocokan tersebut belum diketahui, saat dikonfirmasi ulang hambatan ataupun ke...
PDIP Tolak Pembangunan Bandara, APBD Labusel Tahun 2018 Tetap Disahkan

PDIP Tolak Pembangunan Bandara, APBD Labusel Tahun 2018 Tetap Disahkan

Daerah, Politik
Pemandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Husni Rizal di sidang rapat paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menyatakanA� menolak pembebasan lahan untuk pembangunan bandara senilai 25 Milyar yang menyalahi peraturan daerah (Perda), Senin (19/2/2018) di Kantor DPRD Labusel, Bedagai Kotapinang. Husni Rizal kepada Kabar60.com mengatakan sesuai dengan regulasi yang ada harus menitik beratkan pada aturan-aturan yang ada baru bisa dilakukan. Sementara pengajian daripada Perda di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) terhadapA� pagu indikatif sedangkan pembangunan bandara itu dianggarkan 11 Milyar tetapi dibawakan menjadi 25 Milyar. Seharusnya pagu indikatif di tahun 2019. "Pelanggarannya di peraturan daerahnya terhadap RPMJD kita. RPMJD merupakan daripada p
error: