DLH Labusel Wanti-Wanti Kondisi Tanah Akibat Perkebunan

DLH Labusel Wanti-Wanti Kondisi Tanah Akibat Perkebunan

Labusel, kabar60.com-A� Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, menghimbau pihak perusahaan perkebunan untuk mengkontrol tanah dalam pengunaan pupuk kimia dan dampak alami tanaman kelapa sawit.

Kepala Bidang Pembinaan dan Penindakan, Dinas LH Labuhanbatu Selatan, Fery Aman Siagian kepada wartawan, Senin (15/1/), di Jl. H.M Yamin Kotapinang, bahwa sejak Agustus tahun lalu pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah mulai mensosialisasikan kepada perusahaan perkebunan, khususnya kelapa sawit untuk memantau mikro biologi tanah. Dengan memperhatikan kondisi mikro biologi tanah dapat mencegah terjadinya kerusakan akibat penggunaan pupuk kimia, pestisida dan perkembangan secara alamiah kelapa sawit.

“Sosialisasi dilakukan karena permasalahan itu telah diatur dalam PP No 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa,” kata Fery Aman Siagian.

Lanjutnya, pihaknya akan lebih intens memantau tingkat pencemaran tanah dan lingkungan secara periodik. Dan meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit harus melakukan upaya pelestarian lingkungan, sehingga pencemaran tanah dapat diantisipasi.

“Kita terus mendorong agar pihak perkebunan memperhatikan kerusakan tanah, seberapa besar kerusakan pada fisik, kimia dan pola tanah,” kata ferry lagi.

M. Romadon Nasution Anggota DPRD Labusel, mendorong pemerintah daerah untuk mulai megantisipasi kerusakan tanah yang terjadi akibat tanaman kelapa sawit dan penggunaan pupuk kimia.

“Jika tidak segera diantisipasi, maka akan terjadi kerusakan lingkungan yang sangat parah,” ujar Romadon Nasution.

Dia menambahkan, bahwa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini, memiliki lebih kurang 75 persen wilayahnya adalah merupakan perkebunan kelapa sawit. Maka dari itu, Pemkab Labusel harus mulai mengantisipasi kerusakan lingkungan yang kemungkinan akan terjadi agar sebandingdengan pengelolaannya. (Rizal)

One Comment

  • HERI ISWORO

    PP 150 THN 2000 ttg PKT Untuk Produksi Biomasa; idealnya adalah upaya & regulasi Pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pembangunan yang verkelanjutan (sustainable development).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: