Selasa, April 7Kabar60 | Inspirasi Pembangun Bangsa

Gakkumdu Bawaslu Pasbar Gelar Rakor, Beldia : Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kita Sesuai SOP

177 Views

Poto bersama usai rakor Gakkumdu Bawaslu Pasbar. (istimewa)

PASAMAN BARAT, Kabar60.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama dengan Polisi Resor (Polres) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (12/3/2020) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) perdana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut nota kesepakatan bersama, antara tiga elemen penegak hukum tersebut, yakni Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Kabupaten Pasaman Barat. Koordinasi ini, untuk optimalisasi penanganan tindak pidana Pilkada serentak 2020. Anggota Sentra Gakkumdu diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang terpadu, efektif, cepat, dan tidak memihak,” ujar Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pasaman Barat, Beldia Putra. SH, kepada Kabar60.com, Jum’at (13/3/2020).

Beldia Putra mengatakan, salah satu langkah strategis Bawaslu ini, merupakan amanah dari UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 152 tentang sentra penegakan hukum terpadu.

Selanjutnya, diatur dalam peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Pemiliha Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Beldia Putra pun menyatakan, dengan adanya Sentra Gakkumdu ini, Bawaslu akan optimis dalam menindaklanjuti adanya temuan atau pelaporan tindak pidana dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Kita akan lebih mudah dalam menindaklanjuti apabila ada laporan terkait pidana Pilkada,” imbuhnya.

Berdasarkan evaluasi, tambah Beldi, penanganan pelanggaran Pemilu yang kerap terbentur seperti itu disebabkan karena tidak adanya persamaan persepsi dalam penerapan pasal-pasal dalam ketentuan pidana, yang diatur oleh UU Pemilu.

“Oleh karena itu, dalam Rakor ini diharapkan ada output berupa ‘standard operating procedure’ atau SOP yang jelas, dalam penanganan tindak pidana Pemilu,” paparnya.

Lebih lanjut, Beldia mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakkan hukum pada Pilkada yang bermasalah menjadi salah satu faktor penyumbang terjadinya pelanggaran pidana Pilkada. Oleh karenanya dia berharap, ada komunikasi yang efektif dan optimal dengan adanya forum ini.

“Rakor ini hendaknya dapat menghasilkan sebuah solusi atas permasalahan yang kerap dihadapi di lapangan, dalam penanganan tindak pidana Pilkada, serta kesamaan pola penanganan yang sesuai dengan SOP di Pasaman Barat,” imbuhnya.

Apalagi dalam proses penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan waktunya sangat singkat, yaitu 3 hari kalender dan kalau memang dibutuhkan keterangan tambah terhadap pelapor, maka bisa ditambah 2 hari, ini diatur dalam UU 10 Tahun 2016 pasal 134 ayat 6.

Adapun tugas Gakkumdu ini hanya 9 bulan, terhitung sejak Maret – November 2020.

Dalam Rakor Sentra Gakkumdu yang berlangsung kemaren, Kamis (12/3/2020) itu turut dihadiri oleh para Anggota Bawaslu, Kabag Ops Polres Pasbar Kompol Muddasir serta dari Kejaksaan Pasaman Barat.

“Sedangkan pesertanya berasal dari Penyidik Gakkumdu dari unsur Kepolisian Polres Pasbar, Kasi Pidum dan Jaksa serta anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat,” tuturnya. (Bisri Batubara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: