Minggu, Agustus 18Kabar60 | Inspirasi Pembangun Bangsa

Organisasi Peduli Anak, Rayakan HAN 2019 Di Padang

61 Views

Tampak Aksi Peduli Anak dalam rangka HAN 2019 di Padang. (kpi sumbar)

PADANG, Kabar60.com – Hari Anak Nasional (HAN) 2019 menjadi momen penting bagi beberapa organisasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Bahwa, pada monen ini beberapa organisasi membuat beberapa permintaan melalui pernyataan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pusat.

Inilah organisasi yang memperingati Hari Anak 2019 yaitu, Forum Anak Sumatera Barat, Ruandu Foundation, Gugah Nurani Indonesia(GNI), LP2M Padang, Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Sumatera Barat (KPI Sumbar) dan Hipunan Wanita Disabilitas (HWDI).

Adapun pernyataan itu seperti :

  • Menolak gerakan yang mengajak melakukan perkawinan pada usia anak. Karena, pada usia anak muda atau remaja masih memiliki banyak pilihan kegiatan yang bermanfaat dan menunjang masa depannya.
  • Mendorong pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan perubahan terbatas UU Perkawinan, khususnya pasal 7 dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan, bagi anak perempuan dan memperketat mekanisme dispensasi nikah yang dilakukan sebelum mencapai batas usia minimum.
  • Mendorong Pemerintah Propinsi Sumatera Barat untuk membuat peraturan atau Surat Edaran pembatasan umur perkawinan minimal 18 tahun.
  • Mengajak seluruh anak muda atau remaja Indonesia untuk membangun cita-cita, menjalani pendidikan, menikmati masa perkembangan remaja dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan positif seperti berorganisasi, bermain music dan kegiatan seni lainnya, olah raga dan mengembangkan bisnis baru serta kegiatan lainnya yang bersifat positif.
  • Meminta pemerintah untuk membuka peluang lebih besar dan menyediakan sarana dan prasarana dalam pendidikan, mengembangkan potensi dan kreatifitas di seluruh Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Termasuk daerah perdesaan, daerah terpencil, pulau terluar dan daerah perbatasan.

Dijelaskan Sekretatis Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sumatera Barat, Tanty Herida, dalam press releasenya, Minggu (28/7/2019) bahwa pernah diceritakan oleh seorang seorang anak yang menikah masih dibawah umur. Sehingga, anak-anak terpaksa putus sekolah atau tidak melanjutkan jenjang pendidikan.

“Seharusnya hal seperti itu tidak bisa terjadi apabila ada aturan yang mengikat, seperti perubahan terbatas UU Perkawinan, khususnya pasal 7,” lebih jelasnya.

Apabila menikah dibawah umur katanya, mereka tidak bisa lagi leluasa bermain selayaknya anak-anak seusianya. Alih-alih mengejar cita-cita setinggi langit, mereka harus mengerjakan tugas baru sebagai isteri, sebagai calon ibu atau sebagai ibu.

Tugas perkembangan mereka sebagai anak-anak atau sebagai remaja dalam perspektif psikologi perkembangan manusia menjadi terganggu. Karena, mereka dipaksa menjalani tugas sebagai perempuan dewasa.

“Bukan hanya menjalani tugas rumah tangga seperti menyapu, mencuci, memasak, tetapi juga menjalankan tugas reproduksi orang dewasa yaitu hamil, melahirkan, menyusui dan mendidik anak-anak,” ulasnya.

Sebagai orang dewasa mereka juga dituntut untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri, kehidupan orang lain (isteri, suami dan atau anak-anaknya), harus mampu mengambil keputusan-keputusan penting dan mengelola emosi sebagaimana orang dewasa.

“Dampak dari perkawinan dini, selain hilangnya hak atas pendidikan, terganggunya perkembangan psikologis, berdampak pada kesehatan secara umum maupun kesehatan reproduksi perempuan,” urainya.

Disebutkannya juga, Organ seksual dan organ reproduksi yang belum matang dipaksakan untuk menjalani proses reproduksi manusia.

Seperti dikatakan Kementrian Kesehatan RI dan BKKBN RI katanya juga bahwa, perkawinan anak berdampak pada meningkatkan kerentanan perempuan mengalami keguguran, meningkatnya angka kematian bayi, meningkatnya angka kematian ibu hamil dan melahirkan, stunting, kanker sekviks dan penyakit menular seksual.

“Berdasarkan data BPS tahun 2018, pernikahan anak tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan (22,77%), Jawa Barat (20.93%) dan Jawa Timur (20,73%). Data ini meningkat jika dibandingkan dengan data tahun 2017 dimana Kalimantan Selatan sebesar 21,53%, Jawa Timur 18,44% dan Jawa Barat 17,28%,” terangnya.

Atas data itu, Koalisi Peduli Anak Sumatra Barat memandang data tersebut seperti pisau bermata dua, satu sisi memprihatinkan. Karena, menunjukkan angka yang naik, namun sisi lain mendorong Koalisi Peduli Anak Sumatera Barat untuk mendalami apakah penyebab peningkatan angka dalam data BPS.

“Namun apapun yang menjadi alasan peningkatan tersebut, Koalisi Peduli Anak menjadikannya sebagai motivasi untuk terus melakukan upaya pencegahan dan penghentian perkawinan anak,” tegasnya.

Selain mendorong pemerintah melalui pernyataan, upaya penting lain adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan kritis pada masyarakat melaui kelompok-kelompok perempuan, kelompok remaja, tokoh agama, tokoh masyarakat.

“Anak muda merupakan bagian penting dari gerakan pencegahan dan penghentian perkawinan anak, karena anak muda dapat menjadi korban jika tidak dicegah sejak dini,” ungkapnya.

Gerakan yang dilakukan anak-anak muda sangat efektif untuk merangkul sesama anak muda, menyampaikan kepada kelompok sebaya tentang dampak perkawinan anak.

“Kerugian-kerugian yang akan mereka alami ketika menikah di usia anak baik kerugian jangka pendek maupun jangka panjang akan terasa sendiri. Untuk itu kami menghimbau agar jangan lakukan pernikahan dini,” ajaknya. (Bisri Batubara)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: